Berita langsung
JAECOO 7 SHS Achieves Sino-European Mutual Recognition for Its Full Lifecycle Carbon Footprint of Just 120.40 gCO₂e/km
Recently, OMODA & JAECOO have made a new breakthrough in the global low-carbon automobile sector. Its flagship model, the JAECOO 7 SHS, discloses its full lifecycle carbon emissions and has secured the global first Sino-European Automotive Carbon Footprint Mutual Recognition. Positioned as SUPER HYBRID SUV suitable for urban commuting and diverse outdoor scenarios, the JAECOO 7 is widely recognized as a popular choice in international markets.
Tec-Do Integrates Seedance 2.0 into Navos to Empower Global Video Marketing
Tito: Listrik, Kantor Pemerintahan, hingga Fasilitas Kesehatan di Sumatera Sudah Normal
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian sebut proses pemulihan terus menunjukkan progres.
Polisi Minta Pencuri HP Konten Kreator di Photobox Green Pramuka Menyerahkan Diri
Polisi meminta salah satu pelaku pencuri ponsel berinisial NV di photobox Mal Green Pramuka Square, Jakarta Pusat menyerahkan diri.
Rekayasa Lalin Diberlakukan di Latumeten Jakbar hingga 5 Juni, Ini Pengalihannya
Rekayasa lalin diberlakukan di sekitar Flyover Latumenten hingga awal Juni 2026. Pengendara diminta menyesuaikan rute perjalanan malam.
Dikeluhkan Pejalan Kaki, Atap Rusak Menuju Stasiun Jurangmangu Akhirnya Diperbaiki
Atap pejalan kaki Stasiun Jurangmangu yang bolong mulai diperbaiki setelah keluhan warga. Warga berharap perbaikan optimal demi keamanan dan kenyamanan.
Tata Kelola SDA Diminta Harus Memberi Manfaat Optimal ke Negara dan Rakyat
Implementasi kebijakan PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam diminta harus profesional dan tidak menimbulkan hambatan birokrasi.
Prabowo: Jangan Semua Anak Muda Minta Jadi ASN
Presiden Prabowo Subianto mendorong anak muda Indonesia untuk menjadi pengusaha, jangan semuanya menjadi ASN dan pemerintah.
Jakarta Tetap Ibu Kota Negara: Pelajaran bagi Pembentuk UU
Ada celah konstitusional yang menganga dalam UU IKN: adanya ketidakpastian hukum yang lahir dari buruknya kualitas perencanaan regulasi.