JAKARTA,iDoPress - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani sempat menyinggung perihal peningkatan utang pemerintah dalam pidatonya sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan nota keuangan dalamrangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
Puan menyebut,utang pemerintah bertambah karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkoreksi sangat dalam untuk memenuhi ruang fiskal dan kebutuhan rakyat.
“Penurunan penerimaan perpajakan dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar,” kata Puan dalam pidatonya membuka masa sidang DPR RI tahun 2024-2025di Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta,Jumat (16/8/2024).
Puan juga mengatakan,situasi perekonomian di Indonesia terpengaruh dari pasang surut yang terjadi di dunia. Mulai dari Pandemi Covid-19,ketegangan geopolitik yang meluas hingga timur tengah,gejolak ekonomi global,hingga krisis pangan dunia.
Baca juga: Utang Pemerintah Rp 8.502,69 Triliun,APBN Defisit Rp 93,37 Triliun
Namun,dalam pidatonya,Puan mengapresiasi bahwa perekonomian Indonesia tetap terjaga karena gotong royong semua pihak. Mulai dari DPR RI,pemerintah pusat dan daerah,serta TNI-Polri,BUMN,swasta,UMKM dan seluruh rakyat Indonesia.
“Perkonomian nasional berangsur pulih. Hal ini patut kita syuukuri bersama karena banyak pengalaman negara lain belum berhasil pulih apalagi ekonomi kita tetap tumbuh setiap tahun,” ujarnya.
Diberitakan Money Kompas.com sebelumnya,utang pemerintah mengalami peningkatan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Per 31 Juli 2024,utang pemerintah sudah menembus Rp 8.502,69 triliun. Dengan kata lain,ada kenaikan utang pemerintah cukup signifikan dari bulan sebelumnya,yakni per 30 Juni 2024 sebesar Rp 8.444,87 triliun.
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis Kementerian Keuangan di dokumen APBN Kita Edisi Agustus 2024 dikutip pada 16 Agustus 2024.
Baca juga: Jokowi Minta Maaf untuk Setiap Hati yang Kecewa,Puan: Tak Ada Manusia Sempurna
Jika melihat komposisinya,utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara (SBN) dengan denominasi rupiah. Tercatat nilai utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.642,25 triliun atau setara 87,76 persen dari total utang pemerintah.
Secara lebih rinci,nilai SBN domestik sebesar Rp 5.993,44 triliun,terdiri dari surat utang negara (SUN) sebesar Rp 4.797,21 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp 1.196,23 triliun.
Kemudian,SBN dengan denominasi valuta asing (valas) nilainya sebesar Rp 1.468,81 triliun,dengan komposisi SUN sebesar Rp 1.073,27 triliun dan SBSN sebesar Rp 395,54 triliun.
Lalu,nilai utang pemerintah yang berasal dari pinjaman sebesar Rp 1.040,44 triliun atau setara 12,24 persen total utang pemerintah.
Nilai itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,95 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 1.000,49 triliun.
Baca juga: Megawati Tak Hadiri Pidato Kenegaraan Terakhir Jokowi,Puan: Ada Acara Lain
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.